Banyak Rakyat Susah, DPR Malah Bangun Gedung Rp 1,3 Triliun
Jakarta - Di ketika harga-harga barang kebutuhan pokok melonjak menyerupai beras dan cabai, serta beban pengusaha yang tinggi dan berisiko melaksanakan PHK. DPR malah ngotot<\ em=""> membangun gedung gres Rp 1,3 triliun.
Wakil Ketua Umum Lembaga Tripatrit Thamrin Musi yang juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan, pemerintah dan DPR sama sekali tak memikirkan kondisi rakyat kecil terutama buruh yang terancam PHK dengan kenaikan ongkos produksi yang terjadi.
\\\"Saya galau dengan pemerintah dan DPR, mau berdiri gedung gres Rp 1,3 triliun ada akomodasi spa, kolam renang. Indonesia luar biasa sekali. Dalam kondisi politik yang panas jangan ada lagi upaya yang menyudutkan pengusaha,\\\" tutur Thamrin dalam jumpa pers di kantor Apindo, Kuningan, Jakarta, Senin (17\/1\/2011).
Menurutnya jikalau ini dibiarkan dan pemerintah serta DPR tidak memperhatikan kondisi rakyat kecil, maka bakal ada agresi besar yang turun ke jalan.
\\\"Saya takut ini terakumulasi dan jadi beban pemerintah. Belum lagi ada kasus Gayus dan Century. Pemerintah harus hati-hati jangan hingga menambah duduk perkara yang lebih besar,\\\" katanya.
Dikatakan Thamrin, situasi pengusaha ketika ini sangat terjepit alasannya ialah tidak ada kebijakan dari pemerintah dan DPR yang pro pengusaha. \\\"Kalau dilihat sekarang banyak barang impor masuk ke Indonesia. Barang lokal lebih mahal alasannya ialah ongkos produksi tinggi dan kalah bersaing. Apakah pemerintah mencermati harga-harga yang naik ini?\\\" ujarnya.
Kenaikan beban ongkos produksi ini akan melahirkan PHK dan pengurangan tenaga kerja. Namun pemerintah dan DPR malah mengesampingkan hal ini.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Achmad Widjaya mengatakan pemerintah tidak punya rencana sama sekali soal pengembangan industri. Semua hanya wacana.
\\\"Jangan cuma perihal saja. Listrik naik boleh tapi direncanakan dan disosialisasikan secara detil. Jangan naik tapi tak ada rencana.
\\\"Planning pemerintah cuma wacana, kita bingung. Saya dari asosiasi keramik sudah bawa 3 hingga 4 investor yang ketika ini masih galau dengan kebijakan pemerintah,\\\" tukas Achmad.
Wakil Ketua Umum Lembaga Tripatrit Thamrin Musi yang juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan, pemerintah dan DPR sama sekali tak memikirkan kondisi rakyat kecil terutama buruh yang terancam PHK dengan kenaikan ongkos produksi yang terjadi.
\\\"Saya galau dengan pemerintah dan DPR, mau berdiri gedung gres Rp 1,3 triliun ada akomodasi spa, kolam renang. Indonesia luar biasa sekali. Dalam kondisi politik yang panas jangan ada lagi upaya yang menyudutkan pengusaha,\\\" tutur Thamrin dalam jumpa pers di kantor Apindo, Kuningan, Jakarta, Senin (17\/1\/2011).
Menurutnya jikalau ini dibiarkan dan pemerintah serta DPR tidak memperhatikan kondisi rakyat kecil, maka bakal ada agresi besar yang turun ke jalan.
\\\"Saya takut ini terakumulasi dan jadi beban pemerintah. Belum lagi ada kasus Gayus dan Century. Pemerintah harus hati-hati jangan hingga menambah duduk perkara yang lebih besar,\\\" katanya.
Dikatakan Thamrin, situasi pengusaha ketika ini sangat terjepit alasannya ialah tidak ada kebijakan dari pemerintah dan DPR yang pro pengusaha. \\\"Kalau dilihat sekarang banyak barang impor masuk ke Indonesia. Barang lokal lebih mahal alasannya ialah ongkos produksi tinggi dan kalah bersaing. Apakah pemerintah mencermati harga-harga yang naik ini?\\\" ujarnya.
Related
Kenaikan beban ongkos produksi ini akan melahirkan PHK dan pengurangan tenaga kerja. Namun pemerintah dan DPR malah mengesampingkan hal ini.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Achmad Widjaya mengatakan pemerintah tidak punya rencana sama sekali soal pengembangan industri. Semua hanya wacana.
\\\"Jangan cuma perihal saja. Listrik naik boleh tapi direncanakan dan disosialisasikan secara detil. Jangan naik tapi tak ada rencana.
\\\"Planning pemerintah cuma wacana, kita bingung. Saya dari asosiasi keramik sudah bawa 3 hingga 4 investor yang ketika ini masih galau dengan kebijakan pemerintah,\\\" tukas Achmad.
