Jokowi: Indeks Kemudahan Berusaha di Indonesia Masih Jauh Sekali
Foto: Fotografer Kepresidenan Agus SupartoJakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapat laporan pribadi dari investor terkait problem perizinan usaha di Indonesia. Dikatakan Jokowi, indeks fasilitas berusaha di Indonesia memang masih jauh sekali.
Jokowi mengaku banyak mendapatkan aduan wacana rumitnya problem perizinan. Untuk itu, beliau meminta kepada kepala kawasan seluruh Indonesia untuk memperhatikan problem ini dan mencari solusinya.
"Perizinan ini juga keluhan yang ada masih banyak sekali, yang nantinya juga larinya ke pungli, yang larinya akan menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengingatkan sebab ini banyak juga yang menjadi kewenangan gubernur, bupati, dan wali kota. Saya berikan teladan izin berkaitan dengan manufaktur dan industri," kata Jokowi ketika mengundang para gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Jokowi mengatakan, dirinya tadi pagi mendapatkan kedatangan beberapa investor untuk Indonesia. Dalam, pertemuan itu, investor mengadu harus mengurus ribuan lembar perizinan untuk berusaha di Indonesia.
"Saya gres saja tadi pagi bertemu dengan investor. Mereka hitung izin itu hampir 2.000. Lembarnya mampu mencapai 20 ribu lembar. Kalau dari pusat diurutkan hingga ke daerah. Kalau terus-terus ibarat ini,investor tidak akan tahan," kata Jokowi.
"Sehingga indeks daya saing kita, indeks fasilitas berusaha di Indonesia, betul-betul memang masih jauh sekali. Ease of Doing Business, rankingnya masih 109. Sebelumnya 120, kemudian loncat sedikit jadi 109. Malaysia 18 dan Thailand 49. Saya sampaikan berulang-ulang agar kita mampu melihat diri kita sendiri bahwa izin ini harus segera disederhanakan dan disimpelkan," tambahnya.
Jokowi mengatakan, rumitnya problem perizinan ini terjadi di semua tempat dan wilayah. "Di semua tempat ada. Ternyata ada. Untuk mengurus atau mendirikan sebuah industri, apalagi dalam skala besar, dari izin yang namanya Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, dan Dinas Ketenagakerjaan. Nah ini yang menimbulkan semakin ruwet," katanya.
"Sekarang saja yang namanya rekomendasi itu mampu menjadi kayak izin. Syarat mampu menjadi izin. Ini yang harus dihentikan. Saya menunjukkan contoh, sebab tadi pagi keluhannya ibarat itu. Mendirikan bangunan, ada parabolanya. Minta izin sendiri urusan parabola. Ada hotel membuat bak renang, izin sendiri bak renang. Ada hotel, ada restorannya, izin sendiri untuk urusan restoran," tambahnya.
Jokowi mengatakan, kalau rumitnya perizinan itu masih terjadi, maka Indonesia tak akan dilirik oleh para investor. Akibatnya, Indonesia susah untuk maju.
"Ini kalau tidak dikontrol oleh kepala daerah. Coba Pak Gubernur panggil para kepala dinas. Cek saja mungkin di bupati/wali kota, sebab yang bekerja di sana. Syarat mampu menjadi izin. Rekomendasi teknis sudah ibarat mengurus izin. Padahal hanya lampiran. Pada ketika kita mengajukan itu seharusnya sudah. Sama, dulu di pusat juga sama," katanya.
"Mulai ahad depan kita akan konsentrasi di situ, yang syarat mampu menjadi izin, rekomendasi teknis ibarat mengurus izin," tambah Jokowi.